Kunjungan Komisi V DPR-RI

Rabu, 3 Agustus 2016.

Cirebon--Komisi V DPR-RI melaksanakan kunjungan kerja ke Pelabuhan Cirebon dalam rangka meninjau kegiatan operasional Pelabuhan Cirebon pasca ditutupnya aktivitas bongkar-muat batubara.

Beberapa anggota Komisi V DPR-RI tiba di Pelabuhan Cirebon pada Rabu, 3 Juni 2016, dan disambut baik oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cirebon, Rivolindo serta General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Cirebon.

Komisi yang membidangi masalah perhubungan dan transportasi ini menyempatkan untuk meninjau kondisi dermaga, gudang dan lapangan penumpukan yang saat ini sudah tidak disinggahi oleh tongkang pengangkut batubara selama empat bulan terakhir.

Anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umarhadi mengatakan, saat ini muncul desakan dari sebagian elemen masyarakat yang menginginkan agar bongkar muat batu bara yang telah ditutup selama 4 bulan terakhir, dibuka kembali. Yoseph menyampaikan, pemerintah pada dasarnya bisa membuka kembali aktivitas bongkar muat, asalkan ada surat tertulis dari pemerintah daerah dan kantor lingkungan hidup. Akan tetapi, dia tidak tahu menahu mengenai sikap Pemkot Cirebon mengenai hal tersebut. "Saya tidak ketemu juga dengan wali kotanya," tuturnya.

Yoseph mengatakan bahwa Komisi V DPR-RI pada prinsipinya mendukung dan mendorong semua pihak agar mengambil keputusan berdasarkan peraturan yang ada, meliputi Undang-Undang, Kajian Amdal, pernyataan dari Badan Lingkungan Hidup sampai pernyataan masyarakat. "Supaya tidak timbul masalah lagi di kemudian hari," ujarnya.

Hal ini juga kemudian ditegaskan oleh Ketua Komisi V DPR-RI, Fary Djemy Francis, "Kalau kami di Komisi V mendukung dibukanya aktivitas bongkar muat, namun yang terpenting tidak adalagi permasalahan debu," tutupnya.